Tol Laut: Membangun Konektivitas untuk Indonesia-Sentris

Kita telah lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk. Sekarang saatnya kita mengembalikan 'Jalesveva Jayamahe'. Di laut kita jaya! “

(Pidato Joko Widodo dalam prosesi pelantikan Presiden RI, Oktober 2014)

Ilustrasi Perdagangan Laut. Sumber: maxmonroe.com

     Sejarah telah mencatat kerajaan-kerajaan besar di Nusantara memiliki jalur perdagangan laut yang tersistematis dengan negeri-negeri tetangga. Kerajaan Medang misalnya, sebuah kerajaan Jawa kuno abad ke-7 Masehi, tercatat pernah melakukan hubungan dagang dengan dinasti Tang (618 – 906 Masehi)[1]. Bahkan, saking eratnya hubungan dagang via laut tersebut, terdapat jabatan bernama Juru Tiongkok, yaitu pejabat yang mengurusi orang-orang Tiongkok di Kerajaan Medang[2]. Sriwijaya juga pernah memiliki kontrol perdagangan transit internasional di Selat Malaka dan ekspor dari pedalaman Sumatra serta Semenanjung Malaka. Sementara itu beberapa kerajaan di Pulau Jawa seperti Majapahit dan Demak memegang kontrol perdagangan dengan Laut Banda dalam perdagangan rempah-rempah dari Maluku dan kayu cendana dari Timor[3]. Kejayaan negeri-negeri di Nusantara pada masa lalu, tak lepas kaitannya dengan kesuksesan mereka membangun dan mengembangkan perekonomian, terutama perdagangan yang dilakukan melalui jalur laut. Ataupun sebaliknya, beberapa kerajaan mengalami kemunduran setelah mereka mengalami kemunduran perdagangan, seperti kemunduran Sriwijaya di abad ke-12 karena berkurangnya pengendalian jalur perdagangan dan pengawasan pelabuhan akibat beberapa daerah pelabuhan mulai memisahkan diri dari Sriwijaya[4].

     Indonesia sebagai negara modern yang memiliki budaya dan sejarah kemaritiman yang kental, sudah sewajarnya paham bahwa wilayah laut merupakan titik kritis dalam membangun konektivitas ekonomi dan kesatuan bangsa. Dua per tiga dari wilayah Indonesia adalah lautan lepas, dengan puluhan ribu pulau bertebaran diatasnya. Mode pengangkutan via laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa, dan, pemerintah telah menyadari hal tersebut serta berupaya mengoptimalkan potensi laut melalui program dan kebijakan yang memadai. Tol Laut, begitu nama salah satu program yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo. Program Tol Laut menjadi komitmen serius pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional. Dengan adanya Tol Laut, disparitas harga antarwilayah Indonesia bagian barat dan timur dapat teratasi sehingga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerataan ekonomi[5]. Tol Laut juga merupakan gagasan besar yang lahir untuk menguatkan fungsi laut Indonesia sebagai medan penghubung pulau-pulau menuju terwujudnya konsep Indonesia-sentris.

APA ITU TOL LAUT?

Ilustrasi Kapal Tol Laut. Sumber: katadata.co.id

     Dalam bahasa sederhana, Tol Laut adalah upaya penyediaan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan angkutan laut dengan pola subsidi, dan didukung peningkatan fasilitas kepelabuhanan. Pola jaringan angkutan Tol Laut menghubungkan simpul pelabuhan utama (hub) dan pelabuhan-pelabuhan pengumpannya (feeder)[6]. Tol laut diharapkan mampu menjadi solusi untuk menekan disparitas harga antara wilayah timur dan barat Indonesia, memeratakan pembangunan ekonomi berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, serta peningkatan konektivitas di daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan perbatasan (T3P)[7]. Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam merealisasikan Tol Laut mencakup pembangunan dan pengembangan sarana angkutan laut dan kepelabuhanan, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran[8]. Penyediaan angkutan meliputi 18 rute[9] dengan kapal berjadwal (freight liner) yang terdiri dari angkutan barang dan angkutan ternak. Sampai dengan September 2019, Kementerian Perhubungan dan instansi terkait telah menyediakan sekitar 25 unit kapal laut untuk pelayanan masyarakat melalui program Tol Laut, yang terdiri dari 6 unit kapal ternak dan kapal 19 unit kapal barang[10].

     Sebelum ada Tol Laut, masyarakat yang tinggal di daerah T3P mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan barang penting. Beberapa daerah seperti Natuna, Tarempa, Kepulauan Riau, dan Nunukan bahkan harus memenuhi sebagian kebutuhan pokoknya dari negara tetangga, Malaysia. Demikian pula bagi warga di Moa dan Kisar, Kepulauan Tanimbar, mengakui bahwa sebagian kebutuhan mereka dipasok dari Timor Leste[11]. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal sehingga pasokan kebutuhan masyarakat ke wilayah timur dan T3P menjadi tidak business feasible. Belum lagi masalah kurang berkembangnya perekonomian di wilayah T3P dan wilayah timur Indonesia, menyebabkan tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah tersebut saat kapal-kapal dagang singgah disana.

MANFAAT TOL LAUT

Ilustrasi Tol Laut. Sumber: sinarharapan.net

Dengan adanya Tol Laut yang mulai diresmikan tanggal 1 Oktober 2015 oleh Presiden[12], diharapkan kebutuhan masyarakat wilayah timur dan T3P dapat lebih terjamin dengan ditekannya disparitas harga. Tol Laut juga diharapkan mampu mendorong iklim usaha dan perdagangan di wilayah timur dan T3P untuk lebih berkembang sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Dan setelah 4 tahun program diresmikan, serta didukung dengan kerja keras dari Kementerian Perhubungan dan berbagai instansi terkait, harapan ini mulai membuahkan hasil yang positif. Keberadaan Tol Laut mulai berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan, selama tahun 2015 – 2017, harga-harga barang mulai dari pangan hingga semen di wilayah pinggiran dapat ditekan turun mencapai 20% – 30%^[13]. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat peningkatan volume barang yang diangkut menggunakan kapal laut selama bulan Januari-Februari 2016 sebesar 9,01 persen dibanding periode yang sama tahun 2015. Sebelum ada program Tol Laut, kenaikan volume barang yang diangkut dengan kapal laut pada periode yang sama hanya 0,5 persen[14]. Tol Laut secara total diestimasikan berdampak langsung kepada ekonomi sebesar Rp 2,5-3 triliun[15].

Kemudian, dampak yang terasa langsung bagi masyarakat adalah harga-harga kebutuhan di daerah timur dan T3P mengalami penurunan signifikan. Harga semen di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan antara 20 sampai 50%[16] dan di wilayah Wamena, Papua turun berkisar 35%. Di daerah Wasior, Papua harga beras turun 4 %, semen 8 %, besi 10 % dan seng 9 %. Di Larantuka, penurunan harga kebutuhan pokok berkisar antara 5% hingga 15%, dan di Rote berkisar antara 6% Hingga 13%^[17]. Untuk semua daerah yang dilewati Tol Laut tahun 2016 saja, nilai indeks harga mengalami penurunan untuk minyak goreng rata-rata 4,652% dan daging sapi rata-rata 4,85%[18]. Keberadaan Tol Laut terbukti mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat berupa penurunan harga di daerah timur dan T3P.

Ilustrasi Komoditas. Sumber: w3cargo.com

Selain itu, dari sisi produsen, keberadaan Tol Laut mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan logistik, yang berdampak pada turunnya biaya. Hal ini dibuktikan dengan membaiknya Logistic Performance Index (LPI) Indonesia, dimana pada tahun 2014 sebelum program Tol Laut diberlakukan, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 53 dari 160 negara dengan skor LPI 3,08. Kemudian di tahun 2018 peringkat LPI Indonesia mampu membaik menjadi 46 dari 160 negara dengan skor LPI 3,15 [19]. Biaya transportasi kapal dengan program Tol Laut juga lebih murah jika dibandingkan dengan kapal umum, dimana pengelola kapal mampu menghemat biaya transportasi sekitar 30%[20]. Untuk para pedagang ternak, dengan adanya kapal ternak pada program Tol Laut, yang dilengkapi dengan dokter hewan dan pengurus ternak selama pelayaran, kesehatan hewan ternak sangat terjaga dan dapat mengurangi susut bobot sapi hidup dari 22% menjadi hanya 5% saja^[21]. Secara total, program Tol Laut dalam kondisi optimal mampu menurunkan biaya produksi hingga 50%, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi pengusaha dan masyarakat[22].

Manfaat lain dari keberadaan Tol Laut adalah meningkatnya aktivitas perdagangan ke luar dari wilayah timur dan T3P. Aktivitas ekonomi lokal NTT mulai menggeliat dengan terjaminnya jalur transportasi untuk membawa produk khas disana seperti ikan basah ke Surabaya^[23]. Tol laut juga mampu mempersingkat pengiriman barang, misalnya dari Jakarta ke Papua yang sebelumnya menghabiskan jangka waktu seminggu, mampu dipersingkat menjadi hanya 3 hari saja^[24]. Beberapa komoditas lokal dari daerah T3P yang tadinya kurang diminati, menjadi naik dan mampu menyokong perekonomian warga. Seorang pedagang dari Anambas menuturkan bahwa sebelum adanya Tol Laut, ikan gurita disana kurang diminati dan hanya dihargai Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per kg. Setelah ada Tol Laut, gurita lokal dapat dipasarkan ke Jakarta dan harganya naik menjadi Rp40 ribu hingga Rp55 ribu per kg. Para nelayan pun makin bergairah melaut sejak adanya Tol Laut dari Tanjung Priok ke Natuna^[25].

Tak berhenti disana, untuk memenuhi stok barang dan menjaga stabilitas harga, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN bersinergi dengan menugaskan BUMN transportasi laut, BUMN penyelenggara pelabuhan, dan BUMN penyedia pangan untuk membangun program “Rumah Kita” di daerah T3P. Keberadaan “Rumah Kita” dengan tampilan modern sebagai pusat perdagangan dan distribusi logistik ke wilayah lanjutan di daerah tujuan Tol Laut, telah menjadi pelopor modernisasi perdagangan. Pengelolaan “Rumah Kita” yang bekerjasama dengan BUMD, BUMDes, Koperasi dan para pengusaha daerah juga menjadi acuan harga di daerah T3P^[26]. Tak pelak, inisiatif pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat (Public Service Obligation - PSO) bagian timur Indonesia dan daerah T3P melalui penyediaan barang kebutuhan pokok, barang industri dan strategis lainnya dengan program Tol Laut, mampu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah demi terwujudnya stabilitas nasional yang optimal dan dinamis[27].

TANTANGAN KE DEPAN

Ilustrasi Tantangan. Sumber: thankgoditsmondayblog.wordpress.com

Setelah manfaat dari Tol Laut mulai dirasakan masyarakat terdampak, kita tentu belum boleh berpangku tangan dan menyatakan pekerjaan rumah telah selesai. Masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan pengangkutan Tol Laut yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah. Misanya saja terkait masih relatif minimnya muatan balik dari daerah timur. Walaupun sudah mulai berkembang, namun kondisi perekonomian di wilayah-wilayah pinggiran masih belum semapan wilayah barat maupun pulau Jawa. Solusinya adalah pemerintah perlu mendorong pertumbuhan usaha di daerah timur itu sendiri agar setidaknya mampu memproduksi barang yang dapat diangkut oleh angkutan Tol Laut dijual di wilayah lain, sehingga ada arus masuk ekonomi mengalir ke wilayah pinggiran. Untuk itu pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah Indonesia bagian timur^[28] menjadi suatu kewajiban, agar muncul industri dan perusahaan-perusahaan dagang yang siap mensuplai produk untuk dijual di wilayah lainnya yang potensial untuk dijadikan pangsa pasar.

Kemudian juga, adanya tantangan terkait distribusi dan pengangkutan produk dari dan ke kapal angkut. Solusi yang dapat dan sedang ditempuh pemerintah adalah dengan menyiapkan teknologi informasi yang mapan dalam mendukung proses pengangkutan laut untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan laut yang efektif dan transparan. Misalnya, adanya Dashboard digital yang dikembangkan untuk menawarkan produk ke beberapa titik dimana para pedagang kecil dan konsumen bisa langsung membeli dan memasarkan produknya sendiri, sehingga masyarakat langsung memperoleh manfaat harga yang murah dan distribusi barang dapat dipotong sehingga mempersingkat rantai bisnis^[29]. Pemerintah harus mendorong program Tol Laut bukan hanya sebatas upaya pengangkutan produk port to port, tapi sampai end to end customer, sehingga diharapkan masyarakat di daerah yang dilewati Tol Laut benar-benar merasakan manfaat ekonomi berupa harga produk yang terjangkau.

Tantangan lain yakni sulitnya pengawasan penyelenggaraan kegiatan PSO angkutan Tol Laut dan lambatnya penyerapan anggaran subsidi PSO untuk program Tol Laut. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah kapal PSO yang harus dimonitor dan disupervisi, sementara kapal tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Solusi yang saat ini akan ditempuh oleh Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan antara lain dengan melimpahkan kewenangan (delegation of authority) termasuk di dalamnya pelimpahan kewenangan anggaran kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah mulai 2020 untuk memonitor kapal-kapal Tol Laut sebagai jalan keluar atas penyerapan subsidi yang kerap lamban, di samping memantik keterlibatan aktif para UPT daerah dalam program pemerintah ini.^[30]

Dan, tantangan terakhir yakni terkait operator kapal yang tidak kompeten dan tidak menyediakan kapal dengan performa yang baik. Juga adanya fakta beberapa keterlambatan jadwal kedatangan kapal Tol Laut di beberapa daerah karena sarana dan prasarana yang rusak. Solusinya, Menteri Perhubungan telah menginstruksikan pejabat terkait untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi pengelolaan kapal oleh para operator di lapangan. Jika perlu, operator yang diketahui tidak kompeten akan diganti[31]. Solusi ini merupakan solusi tercepat dan paling efektif untuk menjamin pelayanan publik secara optimal dari pelaksanaan program Tol Laut.

KESIMPULAN

Tol laut secara umum bertujuan untuk mengembangkan ekonomi maritime, dan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah/pulau di Indonesia[32]. Upaya pemerintah mengoperasikan tol laut selama 4 tahun belakangan ini telah berhasil membuka ruang konektivitas pulau-pulau terisolasi di Indonesia. Implementasi proyek yang termaktub dalam Nawacita Presiden RI telah berdampak positif pada pemerataan distribusi barang ke pulau-pulau kecil di wilayah batas Tanah Air. Menurunnya disparitas harga dan biaya logistik, meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah timur dan T3P, serta tersedianya barang kebutuhan bagi masyarakat secara merata merupakan cita-cita yang berhasil diwujudkan melalui keberadaan Tol Laut. Semakin meningkatnya jumlah rute dan kapal yang beroperasi juga menunjukan bahwa Tol Laut semakin dibutuhkan dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Keberadaan tol laut mampu membantu distribusi dan transportasi barang, sekaligus nantinya mendorong pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)[33] demi bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

Jalesveva Jayamahe! Di laut kita pernah jaya, dan akan kembali berjaya!

“Control of the sea by maritime commerce and naval supremacy means predominant influence in the world ... (and) is the chief among the merely material elements in the power and prosperity of nations.”

-- Alfred Thayer Mahan

Kunjungi media sosial dan situs Kementerian Perhubungan RI untuk informasi terbaru terkait proyek dan pencapaian tol laut serta sarana perhubungan lainnya.

Instagram   : @kemenhub151

Twitter       : @kemenhub151

Facebook   : Kementerian Perhubungan RI

Website      : dephub.go.id

Referensi

---

[1] Groeneveldt, W. P. (1960). Historical Notes on Indonesia and Malaya, Compiled from Chinese Sources

[2] Denys., Lombard, (2000). Nusa Jawa : Silang Budaya : Kajian Sejarah Terpadu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[3] Christie, Jan Wisseman 1993. “Trade and Value in Pre-Majapahit Java”, Indonesia Circle No 59 & 60.

[4] Djoened., Poesponegoro, Marwati (2008). Sejarah nasional Indonesia. Balai Pustaka.

[5] Kementerian Perhubungan. 2016. Merangkai Menyatukan Indonesia. Diunduh dari: http://www.dephub.go.id/public/files/uploads/posts/posts/postbody/buku-kemenhub-sepertiga-nawacita-oke.pdf

[6] Kementerian Perhubungan. 2016. Merangkai Menyatukan Indonesia. Diunduh dari: http://www.dephub.go.id/public/files/uploads/posts/posts/postbody/buku-kemenhub-sepertiga-nawacita-oke.pdf

[7] https://setkab.go.id/tol-laut-solusi-kesejahteraan-rakyat/

[8] Kementerian Perhubungan. 2016. Merangkai Menyatukan Indonesia. Diunduh dari: http://www.dephub.go.id/public/files/uploads/posts/posts/postbody/buku-kemenhub-sepertiga-nawacita-oke.pdf

[9] Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No UM 002/109/2/DJPL-18 tertanggal 14 Desember 2018

[10] https://ekonomi.bisnis.com/read/20190909/98/1146163/serapan-subsidi-tol-laut-rendah-ini-alasan-kementerian-perhubungan

[11] https://indoshippinggazette.com/2019/tol-laut-dan-kekuatan-ekonomi-indonesia/

[12] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

[13] https://www.suaraekonomi.com/dampak-tol-laut-terhadap-perekonomian-indonesia/

[14] Kementerian Perhubungan. 2016. Merangkai Menyatukan Indonesia. Diunduh dari: http://www.dephub.go.id/public/files/uploads/posts/posts/postbody/buku-kemenhub-sepertiga-nawacita-oke.pdf

[15] https://bisnis.tempo.co/read/1254954/tol-laut-jokowi-ternyata-belum-mendongkrak-ekonomi-lokal

[16] https://ekbis.sindonews.com/read/1242119/34/dampak-tol-laut-mulai-terasa-harga-dan-biaya-produksi-makin-murah-1506085217

[17] https://setkab.go.id/tol-laut-solusi-kesejahteraan-rakyat/

[18] Vitasari, L. N. (2017). Analisis Evaluasi Implementasi Kebijakan Tol Laut (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).

[19] Data dari World Bank, diakses dari http://lpi.worldbank.org

[20] https://ekbis.sindonews.com/read/1242119/34/dampak-tol-laut-mulai-terasa-harga-dan-biaya-produksi-makin-murah-1506085217

[21] https://indoshippinggazette.com/2019/tol-laut-dan-kekuatan-ekonomi-indonesia/

[22] https://ekbis.sindonews.com/read/1242119/34/dampak-tol-laut-mulai-terasa-harga-dan-biaya-produksi-makin-murah-1506085217

[23] https://setkab.go.id/tol-laut-solusi-kesejahteraan-rakyat/

[24] https://www.suaraekonomi.com/dampak-tol-laut-terhadap-perekonomian-indonesia/

[25] https://indoshippinggazette.com/2019/tol-laut-dan-kekuatan-ekonomi-indonesia/

[26] https://indoshippinggazette.com/2019/tol-laut-dan-kekuatan-ekonomi-indonesia/

[27] https://setkab.go.id/program-tol-laut-presiden-telah-dijalankan-disparitas-harga-dihilangkan/

[28] https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/09/12/2018/4-tahun-program-tol-laut-berjalan-seberapa-efektif-bagi-pengusaha/

[29] https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887771/strategi-kemenhub-optimalkan-keberadaan-tol-laut

[30] https://ekonomi.bisnis.com/read/20190909/98/1146163/serapan-subsidi-tol-laut-rendah-ini-alasan-kementerian-perhubungan

[31] https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/98/1119770/bermasalah-di-3-aspek-ini-program-tol-laut-akan-dievaluasi

[32] Santoso, B., & Umar, H. (2018). CATATAN TENTANG TOL LAUT JOKOWI. Ilmu dan Budaya, 41(60).

[33] Kadarisman, M., Yuliantini, Y., & Majid, S. A. (2016). Formulasi kebijakan sistem transportasi laut. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 3(2), 161-183